Penting, Membuat Anggaran Kesehatan Dinamis untuk Rakyat

Kementerian Keuangan memutuskan untuk menambah anggaran kesehatan Covid-19 menjadi Rp 214,95 triliun dari anggaran semula Rp 193,93 triliun atau naik Rp 21,02 triliun atau setara 10,83%. Anggaran kesehatan ditingkatkan merespons kebutuhkan pemerintah menangani lonjakan kasus positif virus corona.

Kenaikan itu tercatat dibutuhkan untuk klaim perawatan pasien, terutama mempertimbangkan perkiraan pasien rawat hingga akhir 2021. Antisipasi untuk pasien isolasi mandiri juga ditingkatkan lebih dari anggaran semula.

Selain itu, insentif untuk nakes juga dialokasikan lebih banyak. Pertambahan sebesar Rp 1,08 triliun, sehingga total tersebut sebesar Rp 18,4 Triliun. Terlebih, adanya kebutuhan untuk menambah tenaga kesehatan yang menangani pandemi saat ini.

Anggaran penyediaan obat-obatan covid-19 juga dilakukan. Paket obat untuk isolasi mandiri juga dibuat lebih banyak, terutama karena pemerintah mendapatkan laporan ada obat-obatan yang menghilang dari pasaran karena banyaknya permintaan.

Penambahan anggaran juga dilakukan untuk kebutuhan pembuatan rumah sakit darurat dalam waktu cepat. RS Darurat dibutuhkan karena fasilitas kesehatan saat ini sudah tidak lagi bisa menampung pasien Covid-19 yang semakin meningkat.

Alokasi dana pemerintah juga ditujukan untuk penegakan aturan PPKM Mikro. Mengingat masyarakat, terutama di daerah, membutuhkan edukasi dan pembelajaran dalam melaksanakan peraturan ini.

Kemudian, dana juga diberikan untuk pengadaan oksigen. Oksigen yang terbilang masuk dalam masa krisis karena saking dibutuhkannya, sekarang didatangkan baik dari dalam negeri atau luar negeri.

Dana ini juga dibutuhkan untuk pelaksanaan vaksinasi. Program vaksinasi dilaksanakan oleh pemerintah bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pemerintah berharap vaksinasi dapat dilaksanakan dengan target satu sampai tiga juga suntikan vaksin per hari.

Alokasi dana juga dilakukan untuk pembebasan pajak bagi vaksin atau alat kesehatan yang dibutuhkan negara. Bea masuk dan pajak lainnya langsung ditangani oleh pemerintah. Alat kesehatan ini mengutamakan fasilitas testing dan tracing agar lebih mudah dilakukan.

Terakhir, alokasi anggaran diberikan untuk menangani berbagai masalah kesehatan yang timbul karena pandemi Covid-19. Ini juga termasuk biaya penelitian yang sangat diperlukan mengacu pada perkembangan virus dan korban yang terus berlanjut.

Di masa pandemi yang belum usai ini memang sangat dibutuhkan keputusan yang dinamis dari pemerintah. Pemerintah dan segenap jajarannya harus bisa melihat kebutuhan di lapangan dan memberikan respons cepat dalam penanganannya. Anggaran juga diutamakan untuk dialokasikan pada kebutuhan yang mendesak.

Hal tersebut juga sempat disebutkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. “Di situasi darurat seperti sekarang, pemerintah pusat harus mendorong daerah untuk memaksimalkan penyerapan anggaran penanganan Covid-19,” tegas Puan dalam keterangan persnya.

Realokasi dan refocusing anggaran sepatutnya selalu berjalan dan diarahkan pada sektor yang membutuhkan. Meski begitu, menurut Puan, pelaksanaannya juga harus dilakukan di bawah pengawasan yang ketat.

Pemerintah harus mengambil pelajaran dan pengaliran dana bansos yang malah dipotong dan dikorupsi oleh pejabat terkait. Jangan sampai hal tersebut terulang lagi, mengingat Indonesia termasuk sedang mengalami keadaan yang genting. Jangan sampai krisi malah berkepanjangan.

“Jangan hanya prosedural tapi harus benar-benar penyerapan anggaran untuk program-program penanganan Covid-19 yang substansial,” kata Puan.

Puan juga sempat menekankan bahwa keputusan anggaran ini juga menyangkut nyawa anak, ibu, bapak, dan kerabat. Ekonomi pun akan makin terhimpit jika penanganan pandemi tidak diselesaikan dengan baik. “Berkejaran waktu menjaga harapan rakyat dengan pertaruhan keselamatan para tenaga kesehatan dan penghidupan banyak orang,” kata Puan.

Pemerintah daerah pun sebisa mungkin harus proaktif merespons kebutuhan tempat isoman bagi mereka yang kondisinya masih cukup baik. Namun, tentunya diawasi perawatannya. Jangan sampai ada yang terbengkalai. Kalau perlu, RS Darurat juga segera dibangun di daerah-daerah yang lonjakan kasusnya tinggi.

“Ini juga saya yakin membantu mempercepat pemulihan pasien dan tidak menambah risiko penularan di luar. Perbanyak program pro-rakyat. Ringankan beban rakyat yang terdampak pandemi, baik langsung maupun tidak. Jangan sampai mereka lolos dari Covid-19 tetapi tak selamat dari kesulitan ekonomi,” tandas Puan.

***

Riska Mela Putri

Kredit visual: okezone.com