Dampak Pemukulan Perempuan di Gowa, Perlukah PPKM Dievaluasi?

Beberapa hari yang lalu, kasus pemukulan seorang perempuan di Gowa membuat heboh di kalangan masyarakat. Bagaimana tidak, aksi tidak terpuji itu dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Peristiwa itu bermula ketika pemberlakuan penerapan PPKM dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Saat itu Satpoll PP Gowa mendatangi salah satu kafe di Gowa. Melihat kafe yang belum tutup dan menyalakan musik dengan suara keras, Mardani menegur pemilik yang merupakan pasangan suami istri (pasutri).

Menurut Nurhalim si pemilik kafe memang sudah ditutup dan tidak ada pengunjung yang datang bertamu. Alasan kenapa dirinya memutar musik dengan keras, karena sedang live di Facebook. Adu mulut pun terjadi hingga berujung pemukulan kepada pemilik kafe.

Atas kejadian tersebut, pihak anggota Satpol PP ditangkap oleh polisi. Kepada polisi, oknum Satpol PP tersebut mengaku dirinya terlalu emosi dengan jawaban dari kedua korban.

Resmi tersangka

Setelah menjalani pemeriksaan intensif, oknum Satpol PP pelaku pemukulan resmi dijadikan tersangka.

Kapolres Gowa AKBP Tri Goffarudin, mengatakan, setelah melakukan penyelidikan dan gelar perkara, pihaknya menetapkan Mardani sebagai tersangka. “Saat ini pelaku sudah ditingkatkan menjadi tersangka dan jumlah saksi tidak berubah dari yang sebelumnya,” kata Tri.

Meski MH sudah ditetapkan menjadi tersangka, polisi belum melakukan penahanan. Sebab, ia masih menjalani pemeriksaan di Inspektor Gowa.

“Karena tersangka MH seorang ASN, harus dilakukan pemeriksaan internal di pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan,” ujar dia.

Sehingga, sekarang polisi baru menetapkan status tersangka. Jika semua pemeriksaan rampung, polisi akan melakukan penahanan. Tri menuturkan Mardani belum diperiksa sebagai tersangka dan akan dijadwalkan besok.

Lebih lanjut, ia mengatakan Mardani sudah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Sekretaris Satpol PP. “Ini ranah dari pihak Pemda yang menonaktifkan,” ujar dia singkat.

Sementara itu, Bupati Gowa, Sulawesi Selatan, Adnan Purichta Yasin Limpo, meminta petugas yang juga Sekretaris Satpol PP Gowa, Mardhani Hamdan sebagai terduga pelaku pemukulan perempuan pemilik warung kopi diberi hukuman seberat-beratnya.

Menurut Adnan tindakan Mardhani terhadap warga saat operasi Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro tidak bisa ditoleransi.

“Kalau saya dengan kejadian ini berharap dia dihukum berat,” kata Adnan, Jumat (16/7).

Pemerintah meminta maaf

Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut menanggapi insiden pemukulan seorang Satpol PP kepada ibu pemilik warung di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Jokowi meminta, para aparat keamanan penertiban Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk tidak bersikap keras dan kasar.

Hal tersebut diungkap Jokowi saat menggelar rapat terbatas dengan para menteri yang diunggah dalam Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).

Jokowi menanggapi kasus ini sebagai bahan evaluasi berkaitan dengan Mobility Indeks, yakni mobilitas masyarakat saat pemberlakukan penyekatan saat berkegiatan.

“Saya minta kepada Polri dan juga Menteri Dalam Negeri untuk sampaikan kepada daerah, agar jangan keras dan kasar, tapi tegas dan santun,” kata Jokowi.

Tak hanya Presiden, Ketua DPR RI, Puan Maharani juga menanggapi kebijakan PPKM.

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menyampaikan hasil evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat yang dijalankan mulai 3 hingga 20 Juli 2021, sebelum memperpanjang kembali kebijakan tersebut.

Pasalnya, menurut Puan, hasil evaluasi penting diketahui masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak kebijakan.

“Pemerintah harus segera menentukan langkah ke depan PPKM Darurat yang akan berakhir tanggal 20 Juli, sehingga ada gambaran masyarakat dalam merencanakan aktivitasnya,” kata Puan dalam keterangannya, Sabtu (17/7/2021).

Lalu juga harus dipaparkan apa saja dampak positif PPKM Darurat yang sudah dirasakan hingga saat ini. Meski dampak positifnya katakanlah masih kecil, tetap harus disampaikan agar masyarakat yakin kita sudah di jalan yang benar,” ujarnya.

Ketua DPP PDI-P itu mengingatkan, membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah lewat komunikasi yang baik, saat-saat ini adalah hal yang paling krusial agar PPKM Darurat berikutnya bisa berjalan efektif.

Pemerintah diminta jangan sampai menyia-nyiakan kepercayaan rakyat saat ini.

***

Riska Mela Putri

Kredit visual: Tribunnews.com